Malaysia Kembali Usir 151 TKI Ilegal

Media Hikma : 22 November 2008

Sumber : tvOne

Pemerintah Malaysia mengusir 151 orang TKI ilegal kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Sabtu (22/11) sore.

Kasubsi Lintas Batas Keimigrasian Kota Tanjung Pinang, Ispaisah menguraikan, TKI bermasalah tersebut terdiri dari 123 orang pria, 27 wanita dan seorang anak.

"Mereka diusir dari Pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia, menuju Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang," kata Ispaisah.

Jumat malam (21/11) Malaysia mengusir 152 orang TKI ilegal lainnya ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura, yang terdiri dari 139 pria, 11 orang wanit dan dua orang anak, sedangkan Kamis malam (20/11) TKI yang diusir ada 146 orang yang terdiri dari 101 pria, 44 perempuan dan seorang anak.

"Mereka diusir karena tidak memiliki dokumen yang lengkap sebagai pekerja di Malaysia," katanya.

Setiap pekan Pemerintah Malaysia memulangkan TKI ilegal ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura sehingga dalam sepekan, pemulangan TKi ilegal bisa sampai empat kali.

TKI yang diusir Pemerintah Malaysia kemudian diinapkan sementara di penampungan Satgas TKI bermasalah di Tanjungpinang untuk kemudian dipulangkan ke kampung halaman mereka dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.

"Mereka dipulangkan ke kampungnya dengan menggunakan kapal," kata Ispaisah.

Fiskal Bakal Naik Bagi yang Tak Punya NPWP

Media Hikma : 21 November 2008

Sumber : tvOne

Pemerintah akan menaikkan tarif fiskal keluar negeri bagi WNI yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) mulai Januari 2009, sementara bagi yang memiliki NPWP akan dibebaskan dari pembayaran fiskal keluar negeri.

"Ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari UU bidang perpajakan di mana fiskal keluar negeri tidak dipungut untuk mereka yang memiliki NPWP," kata Dirjen Pajak, Darmin Nasution di Jakarta, Kamis.

Sementara bagi mereka yang tidak memiliki NPWP dan sudah berusia 21 tahun harus bayar fiskal jika bepergian keluar negeri. "Kita usulkan nilainya dinaikkan dari yang berlaku sekarang, berapa besarnya? kita belum mau ngomong, sebelum aturannya diteken," kata Darmin.

Ia mengakui kebijakan itu ditujukan untuk menambah jumlah wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga diharapkan meningkat.

Ketika didesak berapa besar kenaikan tarif fiskal keluar negeri dan berapa besar potensial lost dari kebijakan itu, Darmin mengatakan, rancangan peraturan pemerintahnya (RPP) mengenai hal itu masih dalam pembahasan.

"Kalau yang menyangkut pembahasan itu belum ada kepastian, kalau kita sampaikan takutnya nanti ada perubahan, kan repot," katanya. Namun ia mengatakan bahwa penyusunan aturan itu tidak lagi melibatkan DPR dan cukup di internal pemerintah saja.

"Nanti kalau sudah diteken berarti sudah lewat dari berbagai pembahasan sehingga ada kepastian, maka bisa kita sampaikan, tapi RPP itu kan mekanismenya sederhana saja yaitu dengan Dephukham, Setneg, berbagai instansi terkait," jelasnya.

Menkeu : Jangan Pegang Dolar Kecuali Anak Sekolah di LN

Media Hikma : 19 November 2008

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau agar masyarakat rumah tangga tidak memegang dolar AS kecuali mempunyai tanggungan yang bersekolah di luar negeri.

"Untuk masyarakat rumah tangga yang memang tidak perlu pegang dolar AS, ya
jangan pegang, kecuali mempunyai anak yang sekolah di luar negeri," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat perlu memahami mengenai apa yang terjadi di lingkungan global dan kemudian berdampak pada perekonomian nasional. Tugas pemerintah adalah berusaha, supaya kondisi yang sumbernya dari luar itu, dampaknya bisa diminimalisir.

"Dolar AS ini kan anomali karena sebetulnya perekonomian AS yang diterpa krisis. Kalau negara-negara emerging (berkembang) pada 97-98 seperti Korea, Thailand begitu negaranya tertimpa krisis mata uangnya terdepresiasi, namun kalau di AS kan tidak, begitu diterpa krisis malah dolar AS terapresiasi," katanya.

Menurut Menkeu, sewaktu pertemuan Menkeu-menkeu di Sao Paulo maupun di Washington, masalah itu menjadi perhatian karena karena likuiditas dolar AS yang terbatas.

"Karena itu The Fed dan pemerintah AS diminta untuk melakukan berbagai keputusan yang membuat supply dollar AS menjadi cukup, walaupun masalah intinya bukan pada stoknya yang kurang, tapi karena orang tidak ada yang mau trading, karena tidak ada confidence," katanya.

Ia menyebutkan, dalam salah satu komunike G20 juga ditetapkan adanya langkah yang harus dilakukan untuk mengaktifkan kembali transaksi. "Confidence global ini yang terus diupayakan sehingga jumlahnya harus ditambah, sehingga dua kombinasi ini diharapkan ada normalisasi yang disebut nilai mata uang itu kembali," katanya.

Menurut dia, depresiasi mata uang negara lain seperti Australia, Thailand, Singapura sudah mencapai 30 hingga 40 persen sementara Indonesia masih dalam batas yang aman. "Meskipun demikian semua pelaku usaha harus sudah melakukan penyesuaian terhadap tingkat ekuilibrium yang sementara ini," katanya.

Ia mengakui ekuilibrium sementara ini akan menyulitkan kalau menjadi permanen, sehingga secara fundamental yang dilakukan pemerintah adalah mengupayakan peningkatan ekspor meskipun destinasinya menjadi agak sulit. "Walaupun ekspor kita perbaiki, permintaannya tetap terbatas sehingga alternatif destinasi seperti cina tetap diupayakan," katanya.